Pemadaman Listrik dan Utang PLN 191 M Hari?
Pemadaman Listrik Bergilir – Di tengah keluhan masyarakat soal pemadaman listrik di berbagai daerah, muncul pula berita viral bahwa utang PLN bertambah Rp156 miliar setiap hari.
Netizen pun heran: “Kita bayar listrik tiap bulan tidak pernah telat, telat sedikit langsung dicabut, kok PLN bisa rugi?” Pertanyaan itu masuk akal.
Tapi apakah benar PLN rugi? Apakah utang PLN yang naik otomatis berarti bangkrut, dan apa kaitannya dengan pemadaman listrik yang kerap terjadi?
Baca Juga Pemadaman Listrik! PLN Kurang Batu Bara 20 Juta Ton Akibat DMO
Utang PLN Naik Rp156 Miliar Sehari
Kabar ini ramai setelah Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti lonjakan utang PLN.
Wajar publik bingung bagaimana mungkin perusahaan yang memegang monopoli listrik nasional, yang pelanggannya rajin membayar, justru menumpuk utang?
Untuk menjawabnya, kita tidak bisa hanya membaca judul berita. Kita perlu masuk ke angkanya. Mari mulai dari pos liabilitas (total kewajiban) PLN dalam dua tahun terakhir:
| Tahun | Liabilitas PLN |
|---|---|
| 2024 | Rp703,3 triliun |
| 2025 | Rp773,3 triliun |
Dalam satu tahun, liabilitas PLN bertambah Rp70 triliun. Pertanyaannya sekarang kalau dipecah per hari, berapa sebenarnya kenaikan utang itu? Dan yang lebih penting apakah utang yang naik berarti PLN rugi?
Faktanya Rp191,8 Miliar/Hari Tapi Utang Naik Bukan Berarti Rugi
Mari kita hitung kenaikan utang per hari dari data terbaru
Rp70 triliun ÷ 365 hari = Rp191,8 miliar per hari
Jadi dengan data 2024–2025, kenaikan utang PLN justru lebih tinggi lagi, sekitar Rp191,8 miliar setiap hari.
Angka yang disebut media (Rp156 miliar) berasal dari data tahun sebelumnya, tapi kesimpulannya sama: liabilitas PLN memang naik cepat.
Namun di sinilah letak kesalahpahaman terbesar publik: utang naik tidak sama dengan rugi. Buktinya, lihat laba bersih PLN tiga tahun terakhir:
2023: Rp22 triliun → 2024: Rp17,7 triliun → 2025: Rp7,26 triliun
PLN tetap untung setiap tahun tidak pernah rugi. Hanya saja, labanya semakin mengecil. Jadi pertanyaan yang lebih tepat bukan “kenapa PLN rugi?”, melainkan “kenapa laba PLN terus menyusut?” Itulah yang kita bedah berikutnya.
Biang Kerok Laba Menyusut Rugi Selisih Kurs Rp12,46 Triliun
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengungkap kunci jawabannya. Menurutnya, pada 2025 PLN tetap membukukan laba bersih Rp7,26 triliun meskipun perusahaan menanggung tekanan rugi selisih kurs sebesar Rp12,46 triliun akibat gejolak nilai tukar global.
Mari kita lihat dampaknya secara sederhana. Jika kerugian kurs itu tidak ada, laba PLN sebenarnya jauh lebih besar:
Laba sebelum rugi kurs = Rp7,26 triliun + Rp12,46 triliun = Rp19,72 triliun
Lalu dikurangi rugi selisih kurs −Rp12,46 triliun
Laba akhir setelah kurs = Rp7,26 triliun
Artinya, lebih dari separuh potensi laba PLN “termakan” oleh kerugian selisih kurs. Pelemahan rupiah-lah yang menggerus keuntungan perusahaan, bukan karena pelanggan menunggak atau PLN boros. Tapi kenapa pelemahan rupiah bisa berdampak sebesar itu pada PLN?
Baca Juga Rupiah Melemah Bikin Indonesia Untung atau Rugi? Ini Hitungannya
Akar Masalah Pendapatan Rupiah, Tagihan Dolar
Inilah inti persoalannya, dan logikanya sederhana sekali.
PLN menerima pendapatan dalam Rupiah dari tagihan listrik kita semua yang dibayar dengan rupiah.
Tetapi banyak kewajiban PLN harus dibayar dalam Dolar AS, antara lain:
- pembelian batu bara (harganya mengikuti patokan dolar),
- cicilan utang luar negeri (ULN),
- pembayaran ke pembangkit listrik swasta (kontraknya dalam dolar),
- berbagai proyek infrastruktur.
Bayangkan kamu digaji dalam rupiah, tapi cicilan utangmu dalam dolar. Ketika rupiah melemah, cicilanmu otomatis membengkak walau jumlah dolarnya tetap. Persis itulah yang dialami PLN.
Lihat saja kurs pada periode itu: 1 dolar AS sempat menembus Rp18.181 (9 Juni 2026), naik tajam dari kisaran Rp17.300 sebulan sebelumnya.
Setiap kali rupiah melemah, nilai kewajiban dolar PLN dalam rupiah ikut melonjak dan lahirlah kerugian selisih kurs Rp12,46 triliun tadi.
Aset Membengkak tapi ROA Anjlok ke 0,40%
Kalau labanya mengecil, bagaimana kesehatan PLN secara keseluruhan? Kita pakai ukuran ROA (Return on Assets) yaitu rasio yang mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dari setiap aset yang dimiliki. Rumusnya ROA = Laba ÷ Aset.
| Tahun | Aset PLN | Laba Bersih | ROA |
|---|---|---|---|
| 2023 | ±Rp1.670 triliun | ±Rp22,07 triliun | 1,32% |
| 2024 | Rp1.772 triliun | Rp17,76 triliun | 1,00% |
| 2025 | Rp1.837 triliun | Rp7,26 triliun | 0,40% |
Polanya jelas dan mengkhawatirkan: aset terus naik, tetapi ROA justru anjlok dari 1,32% menjadi hanya 0,40%. Artinya, aset PLN makin besar tapi makin tidak produktif menghasilkan laba.
Lalu bagaimana caranya agar ROA kembali besar? Secara teori ada dua jalan: menaikkan harga listrik, atau memperbesar subsidi & kompensasi dari negara.
Tapi ada satu hal penting kedua keputusan ini bukan wewenang PLN melainkan pemerintah.
Berapa Tarif Listrik Agar ROA Sehat 6%? Ini Hitungannya
Mari kita uji jalan pertama: menaikkan tarif. Anggap kita ingin ROA PLN naik ke level sehat 6%. Berapa laba yang dibutuhkan?
Laba = ROA × Aset = 6% × Rp1.837 triliun = Rp110,2 triliun
Padahal laba PLN saat ini cuma Rp7,26 triliun. Maka tambahan laba yang diperlukan:
Δ = Rp110,2 triliun − Rp7,26 triliun = Rp102,96 triliun
Sepanjang 2025, listrik yang terjual sekitar 317,69 TWh. Jika kekurangan Rp102,96 triliun ini dibebankan ke tarif, maka tarif harus naik:
Tambahan Tarif = Rp102,96 triliun ÷ 317,69 TWh ≈ Rp324/kWh
Kenaikan Rp324/kWh ini setara dengan lonjakan tarif sekitar 28%. Bagi masyarakat, kenaikan sebesar itu jelas memberatkan dan berisiko memicu inflasi.
Maka, menaikkan tarif bukanlah solusi yang bijak. Apakah ada cara lain?
Ingat, PLN Itu Layanan Publik Bukan Mesin Cari Untung
Sebelum mencari solusi, kita perlu meluruskan satu hal mendasar. PLN bukanlah perusahaan biasa yang tujuan utamanya mengejar laba sebesar-besarnya.
Tujuan utama PLN adalah layanan publik memastikan listrik terjangkau bagi seluruh rakyat. Itu sebabnya negara hadir lewat regulasi dan subsidi.
Lihat contoh nyata pada tarif listrik rumah tangga 900 VA:
| Kategori | Harga Seharusnya | Dibayar Pelanggan | Ditanggung Negara |
|---|---|---|---|
| 900 VA Bersubsidi | Rp1.800/kWh | Rp600/kWh | Rp1.200/kWh (67%, lewat subsidi) |
| 900 VA Non-Subsidi | Rp1.800/kWh | Rp1.400/kWh | Rp400/kWh (22%, lewat kompensasi) |
Terlihat bahwa negara menanggung sebagian besar biaya listrik rakyat pada 2024 nilainya mencapai sekitar Rp156,4 triliun. Maka menilai PLN semata dari “untung-rugi” itu keliru kita tidak bisa hanya melihat keuntungannya saja.
Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa diperbaiki justru kinerjanya bisa dimaksimalkan, asalkan kita menemukan titik kebocorannya. Dan kebocoran itu ada.
Benahi Subsidi yang 40% Dinikmati Orang Kaya
Inilah temuan kuncinya. Data pemerintah (per 30 September 2025) menunjukkan subsidi energi belum tepat sasaran dari total realisasi Rp386,9 triliun pada 2024, sekitar 40% justru dinikmati masyarakat sangat mampu (desil 8–10) golongan terkaya yang sebenarnya sanggup membayar harga penuh.
Di sinilah solusinya. Daripada menaikkan tarif 28% yang memukul semua orang, jauh lebih adil menekan kebocoran subsidi yang salah sasaran ini.
Jika subsidi untuk golongan kaya dipangkas dan dialihkan dengan tepat, laba PLN berpotensi terangkat ke level sehat sekitar 6% dari aset tanpa membebani rakyat kecil.
Intinya, PLN tidak sedang rugi laba yang menyusut lebih disebabkan pelemahan rupiah dan subsidi yang belum tepat sasaran, sehingga membenahi akurasi subsidi jauh lebih bijak ketimbang menaikkan tarif.
YUKK tonton pembahasan artikel lainya
