Ekspor Satu Pintu Danantara Dampak Positif dan Negatifnya bagi Indonesia
Mulai 1 Juni 2026, pemerintah memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kebijakan ini menuai pro dan kontra ada yang menilainya langkah berani menutup kebocoran negara, ada pula yang khawatir ini menjadi bentuk monopoli baru
Pertanyaan Monopoli Ekspor SDA
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan agar ekspor sejumlah komoditas SDA strategis disatupintukan melalui satu BUMN khusus, yaitu Danantara Sumberdaya Indonesia.
Alasannya selama ini harga komoditas kita banyak ditentukan pihak luar, dan sebagian keuntungannya mengalir ke luar negeri alih-alih tinggal di dalam negeri.
Tahap awal kebijakan ini menyasar tiga komoditas penyumbang ekspor terbesar. Berikut nilai Devisa Hasil Ekspor (DHE) masing-masing:
| Komoditas | DHE | % Ekspor Nasional |
|---|---|---|
| Batu bara | USD 30 miliar | 8,65% |
| CPO (minyak sawit) | USD 23 miliar | 8,63% |
| Ferro alloy (paduan besi) | USD 16 miliar | 5,82% |
Total ketiganya mencapai sekitar USD 69 miliar, atau kira-kira 23% dari seluruh ekspor nasional angka yang sangat besar.
Pertanyaannya apakah menyatukan ekspor sebesar ini ke dalam satu pintu adalah solusi cerdas, atau justru membuka pintu monopoli? Mari kita timbang.
Baca Juga Pemadaman Listrik! PLN Kurang Batu Bara 20 Juta Ton Akibat DMO
Devisa Rp1.221 Triliun dan Dua Sisi Mata Uang
Seberapa besar nilai USD 69 miliar itu dalam rupiah? Dengan kurs sekitar Rp17.696 per dolar (22 Mei 2026):
USD 69 miliar × Rp17.696 ≈ Rp1.221 triliun
Lebih dari seribu triliun rupiah devisa hanya dari tiga komoditas. Wajar jika pemerintah ingin memastikan uang sebesar ini benar-benar tercatat dan tinggal di dalam negeri.
Untuk menilai kebijakan ini secara adil, kita pisahkan menjadi dua sisi: dampak positif dan dampak negatif.
Sisi positif berangkat dari satu masalah lama yang nyata, yaitu misinvoicing (manipulasi pelaporan nilai ekspor).
Secara sederhana, misinvoicing diukur dari selisih antara nilai yang dilaporkan negara mitra saat mengimpor dari Indonesia, dengan nilai yang dilaporkan Indonesia saat mengekspor:
M_gap = Σ (nilai impor sebenarnya menurut negara mitra − nilai ekspor yang dilaporkan Indonesia)
Jika negara mitra mencatat nilai impor jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan eksportir Indonesia, ada “selisih gelap” yang patut dicurigai. Bagaimana modusnya? Kita bedah di bagian berikut.
Modus Misinvoicing Memutar Dokumen Lewat Singapura
Dari hasil analisis, ditemukan pola yang menarik. Sebuah perusahaan Indonesia menjual CPO ke anak usahanya sendiri di Singapura dengan harga murah.
Lalu, produk yang sama dijual kembali dari Singapura ke Amerika Serikat dengan harga jauh lebih tinggi.
Inilah triknya: secara fisik, kapal berlayar langsung dari Indonesia ke Amerika Serikat. Tetapi di atas kertas, dokumen transaksi dibuat seolah-olah barang singgah dulu di Singapura.
Apa untungnya bagi perusahaan? Dengan cara ini, sebagian besar keuntungan “diparkir” di Singapura yang pajaknya lebih rendah.
Akibatnya, nilai ekspor yang tercatat (dan dikenai pajak) di Indonesia jadi kecil, padahal nilai jual sesungguhnya di pasar dunia bisa dua kali lipat lebih tinggi.
Negara pun kehilangan penerimaan pajak yang seharusnya menjadi haknya.
Praktik seperti inilah yang ingin ditutup lewat skema ekspor satu pintu agar nilai ekspor yang sebenarnya tercatat dengan jujur.
Baca Juga Penyebab Blackout Sumatera 2026, Saat Satu Jalur Putus, Sepulau Gelap!
Hitung-hitungan Kerugian Negara dan Dampaknya ke Ekonomi
Mari kita perkirakan berapa besar yang hilang. Ambil contoh CPO. Nilai ekspor CPO yang dilaporkan sekitar Rp407 triliun, sementara nilai sebenarnya (dengan markup 2x lewat Singapura) bisa mencapai Rp814 triliun. Selisihnya:
Rp814 triliun − Rp407 triliun = Rp407 triliun yang “lenyap” dari catatan resmi
Nilai sebesar itu lolos dari tiga pungutan negara sekaligus: Bea Keluar (7,5%), Pungutan Ekspor (6%), dan Pajak Penghasilan/PPh (22%).
Berdasarkan hitungan di catatan ini, potensi penerimaan negara yang hilang ditaksir sekitar Rp102 triliun dan itu baru dari CPO saja, belum termasuk batu bara dan ferro alloy yang nilainya juga besar.
Di sinilah letak janji positifnya. Ingat rumus pendapatan nasional:
Y = C + I + G + (X − M)
Y adalah pendapatan nasional, dan X adalah ekspor. Jika nilai ekspor (X) yang selama ini “bocor” bisa ditangkap secara utuh, maka X naik, sehingga pendapatan nasional (Y) ikut naik.
Lebih banyak devisa tinggal di dalam negeri, dan penerimaan pajak bertambah. Inilah argumen utama para pendukung kebijakan ekspor satu pintu.
Sisi Gelap Monopoli Belajar dari Tragedi Cengkeh BPPC
Namun setiap kebijakan punya risiko. Kekhawatiran terbesar terhadap ekspor satu pintu adalah: bagaimana jika ia berubah menjadi monopoli yang menyalahgunakan kekuasaannya? Indonesia pernah punya pengalaman pahit soal ini.
Pada era Orde Baru berdiri BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) sebuah lembaga “satu pintu” yang memonopoli seluruh perdagangan cengkeh, dari petani hingga pabrik rokok kretek. Niat awalnya terdengar mulia: melindungi petani. Namun praktiknya berkebalikan.
Karena BPPC menjadi satu-satunya pembeli, ia leluasa menekan harga. Bandingkan saja:
- Sebelum BPPC: harga cengkeh di tingkat petani sekitar Rp7.500 – Rp20.000/kg.
- Saat BPPC berkuasa: harga yang diterima petani anjlok hingga hanya Rp2.000 – Rp3.000/kg.
Petani merugi besar. Banyak dari mereka yang marah lalu menebang bahkan membakar pohon cengkehnya sendiri karena merasa tak ada gunanya lagi menanam.
Sementara itu, keuntungan besar justru menumpuk di lembaga monopoli. Tak heran petani menjuluki BPPC sebagai “VOC gaya baru”.
Era BPPC 1991–1998: Pelajaran agar Tak Terulang
BPPC beroperasi sepanjang 1991 hingga 1998, dan akhirnya bubar bersamaan dengan jatuhnya Orde Baru.
Lembaga ini dikenang sebagai salah satu contoh klasik praktik monopoli yang tidak transparan alih-alih menyejahterakan petani, ia justru menyengsarakan mereka, menumpuk utang, dan menimbulkan dugaan kerugian negara hingga triliunan rupiah.
Pelajaran dari BPPC inilah yang membuat sebagian publik waspada terhadap skema ekspor satu pintu lewat Danantara.
Memang konteks dan desain kebijakannya berbeda jauh DSI hadir di era yang lebih transparan, dengan sistem pelaporan digital dan pengawasan modern.
Tetapi prinsip kehati-hatiannya tetap relevan konsentrasi kewenangan ekspor di satu tangan selalu menyimpan dua kemungkinan.
Di satu sisi, ia bisa menutup kebocoran misinvoicing yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Di sisi lain, jika pengawasannya lemah, ia berisiko mengulang tragedi monopoli seperti BPPC. Kuncinya ada pada transparansi dan tata kelola apakah pintu tunggal ini benar-benar menjadi penjaga devisa negara, atau justru berubah menjadi pintu baru yang menutup persaingan sehat.
