Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Capai 5,11 Persen
Badan Pusat Statistik mengumumkan pada awal Februari 2026 bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 tercatat sebesar 5,11 persen secara kumulatif, sedikit naik dari 5,03 persen pada 2024 namun meleset dari target pemerintah yang dipatok 5,2 persen.
Capaian ini menegaskan pola panjang, yaitu ekonomi nasional sudah lebih dari satu dekade tertahan di kisaran 5 persen dan belum sekali pun kembali menembus 6 persen sejak 2012.
Di tengah kondisi itu, pemerintahan Prabowo justru memasang aspirasi tinggi berupa pertumbuhan 8 persen.
Membaca Angka Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025
Secara kumulatif, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11 persen, dengan pertumbuhan kuartal keempat sebesar 5,39 persen secara tahunan yang menjadi yang tertinggi setelah pandemi.
Dari sisi ukuran, produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menembus Rp23.821,1 triliun, sementara PDB per kapita Indonesia 2025 mencapai sekitar Rp83,7 juta atau setara USD 5.083.
Angka per kapita inilah yang menempatkan Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah, sebuah posisi yang menjadi titik penting dalam pembahasan selanjutnya.
Pertumbuhan yang Belum Dirasakan Semua Orang
Meski positif, pertumbuhan ini tidak merata. Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar sektor tumbuh, seperti industri pengolahan 5,30 persen dan konstruksi 5,49 persen, sementara pertambangan justru terkontraksi 0,66 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen dan ekspor melonjak 7,03 persen, sedangkan konsumsi pemerintah hanya 2,50 persen.
Ketimpangan paling jelas terlihat secara wilayah, karena Pulau Jawa sendiri menyumbang 56,93 persen terhadap perekonomian nasional.
Artinya, meski produk domestik bruto naik, kue ekonomi masih terpusat di satu pulau, sehingga wajar bila belum semua orang benar benar merasakannya.
Baca Juga Pertumbuhan Triwulan 1 2026 Naik 5,61 Tapi Kuartalnya justru minus!
Kapan Terakhir Indonesia Tumbuh di Atas 6 Persen
Pertanyaan berikutnya, kapan sebenarnya Indonesia terakhir tumbuh di atas 6 persen. Data historis menunjukkan era Soeharto sempat mencatat pertumbuhan tinggi, seperti 6,50 persen pada 1993 dan 8,22 persen pada 1995, sedangkan era Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali menembus 6 persen dengan capaian terakhir 6,03 persen pada 2012.
Setelah itu, selama lebih dari satu dekade, pertumbuhan hanya berkutat di kisaran 5 persen, bahkan sempat anjlok ke minus 2,07 persen saat pandemi pada 2020.
Pola ini memperjelas bahwa menembus 6 persen saja kini sudah menjadi tantangan besar, apalagi melompat ke 8 persen.
Bayang Bayang Jebakan Kelas Menengah
Posisi sebagai negara berpendapatan menengah membawa risiko yang dikenal sebagai middle income trap atau jebakan kelas menengah, yaitu kondisi ketika sebuah negara berhasil keluar dari kemiskinan tetapi kesulitan naik kelas menjadi negara maju karena pertumbuhannya mandek.
Perjalanan pendapatan per kapita Indonesia menggambarkan hal ini, seakan terus mengejar negara maju selama puluhan tahun tanpa kunjung menyusul.
Banyak ekonom menilai Indonesia perlu tumbuh minimal 6 persen setiap tahun agar bisa naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, sementara pertumbuhan yang bertahan di kisaran 5 persen membuat jendela waktu itu terus menyempit.
Baca Juga Purbaya Pangkas Anggaran MBG Saat Harga Minyak $110, Ini Hitungan Jalan Tengahnya
Belajar dari Korea Selatan dan Tiongkok
Lalu bagaimana negara lain lolos dari jebakan yang sama. Korea Selatan dan Tiongkok kerap menjadi contoh utama karena keduanya pernah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen berkali kali selama beberapa dekade.
Kuncinya serupa, yaitu industrialisasi berbasis ekspor yang disertai investasi besar di bidang pendidikan dan teknologi, sehingga struktur ekonomi mereka bergeser kuat ke manufaktur bernilai tambah.
Terbukti, sektor manufaktur masih menyumbang sekitar 34 persen dari perekonomian Korea Selatan dan sekitar 38 persen dari perekonomian Tiongkok, porsi yang jauh lebih besar dibanding Indonesia.
Gejala Deindustrialisasi Dini di Indonesia
Berbeda dengan keduanya, Indonesia justru menghadapi gejala deindustrialisasi dini, yaitu menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian sebelum sebuah negara benar benar menjadi negara maju.
Pada data yang menjadi rujukan, porsi manufaktur Indonesia tercatat sekitar 18,67 persen pada 2023, menurun dibanding masa kejayaan industri di masa lalu.
Isu ini masih diperdebatkan, sebab sejumlah ekonom dan asosiasi pengusaha menilai gejalanya sudah nyata akibat pertumbuhan manufaktur yang konsisten di bawah pertumbuhan ekonomi, sementara pemerintah membantah dengan menunjuk data yang menurut mereka menunjukkan kontribusi industri pengolahan mulai naik kembali.
Terlepas dari perbedaan itu, penguatan manufaktur disepakati banyak pihak sebagai kunci menuju pertumbuhan yang lebih tinggi.
Target 5,4 Persen pada 2026 dan Aspirasi 8 Persen
Di tengah kondisi ini, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen dalam asumsi dasar ekonomi makro.
Angka itu sedikit lebih tinggi dari capaian 2025, tetapi masih jauh dari aspirasi jangka menengah pemerintahan Prabowo yang mematok 8 persen.
Jarak antara realitas dan aspirasi inilah inti persoalannya, dan untuk memahami bagaimana lompatan itu mungkin dicapai, kita perlu membedah dari mana sebenarnya pertumbuhan ekonomi berasal.
Dua Mesin Ekonomi dan Rumus Penggandanya
Pertumbuhan ekonomi dapat dipetakan lewat persamaan pendapatan nasional berikut.
Y = C ditambah I ditambah G ditambah (X dikurangi M)
Di sini Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi masyarakat, I adalah investasi, G adalah belanja pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor.
Dari persamaan ini terlihat dua mesin utama yang bisa didorong pemerintah, yaitu konsumsi masyarakat pada komponen C, serta investasi dan belanja negara pada komponen I dan G.
Keduanya berkarakter berbeda. Belanja yang langsung mengalir ke masyarakat cenderung memiliki efek pengganda atau multiplier yang tinggi, sebab uang cepat berpindah dari satu tangan ke tangan lain dan kembali menjadi pendapatan orang lain.
Sebaliknya, belanja infrastruktur lebih terasa dalam jangka panjang dan lebih merata, meski dampak konsumsinya muncul belakangan. Besar kecilnya efek pengganda itu dinyatakan lewat rumus berikut.
k = 1 dibagi (1 dikurangi c(1 dikurangi t) ditambah m)
Di sini k adalah angka pengganda, c adalah kecenderungan konsumsi, t adalah rasio pajak, dan m adalah rasio impor.
Semakin besar bagian pendapatan yang dibelanjakan kembali di dalam negeri, semakin besar angka penggandanya, sehingga setiap tambahan belanja dapat menghasilkan pertumbuhan yang berlipat.
Soemitronomics dan Perlunya Dua Mesin Menyala Bersama
Gagasan menyeimbangkan kedua mesin ini sebenarnya bukan hal baru. Belakangan muncul istilah Soemitronomics, yang merujuk pada pemikiran ekonom Soemitro Djojohadikoesoemo dan didorong kembali oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sebagai strategi pembangunan nasional.
Salah satu intinya adalah trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan hasil pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.
Jika dikaitkan dengan dua mesin tadi, model yang lebih digerakkan sektor swasta cenderung mengejar pertumbuhan tinggi, sedangkan model yang lebih digerakkan negara menekankan pemerataan.
Keduanya bukan pilihan hitam putih, melainkan dua mesin yang idealnya menyala bersama, persis seperti pesawat yang butuh dua mesin agar bisa terbang stabil.
Catatan soal Jalan Panjang Menuju 8 Persen
Dari seluruh data di atas, jalan menuju pertumbuhan 8 persen jelas tidak mudah. Sejarah menunjukkan Indonesia sudah lebih dari satu dekade tidak menyentuh 6 persen, jebakan kelas menengah masih membayangi, dan gejala penurunan manufaktur belum tuntas teratasi, sementara sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan Indonesia hanya di kisaran 5 sampai 6 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Meski begitu, kerangka dua mesin ekonomi menunjukkan pintu itu tidak tertutup, yaitu dengan mendorong konsumsi masyarakat yang berefek pengganda tinggi, memperkuat kembali industri manufaktur, dan menjaga belanja negara tetap produktif.
Pada akhirnya, apakah aspirasi 8 persen benar benar terwujud masih harus dibuktikan lewat kerja nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.
Jika penjelasan dari artikel di atas masih kurang mengerti YUKK tonton videonya di sini
