Pemda Kalsel Depositokan Uang Negara 3,9 Triliun Demi Bunga
Isu dana pemda Kalsel mengendap sempat menjadi sorotan nasional setelah Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menjelaskan bahwa kas daerah sebesar 3,9 triliun ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Kalsel dan menghasilkan bunga sekitar 21 miliar setiap bulan.
Penjelasan itu disampaikan pada akhir Oktober 2025 untuk menanggapi sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana pemda mengendap di perbankan.
Secara aturan langkah ini sah, sehingga yang diperdebatkan bukan legalitasnya, melainkan efektivitasnya bagi masyarakat.
Kabar Dana Pemda Kalsel Mengendap yang Jadi Sorotan
Menurut penjelasan Gubernur Muhidin, total dana Pemprov Kalsel di Bank Kalsel mencapai lebih dari 4,7 triliun, dengan 3,9 triliun ditempatkan sebagai deposito dan sisanya dalam giro.
Ia menyebut bunga deposito mencapai 6,5 persen per tahun atau sekitar 21 miliar per bulan, dan seluruhnya masuk kas daerah sebagai pendapatan sah.
Menurutnya dana itu bersifat sementara sambil menunggu jadwal realisasi belanja, dan sebagian sudah ditarik untuk belanja daerah.
Penempatan kas daerah dalam deposito memang diperbolehkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, dan bunganya tercatat sebagai lain lain pendapatan asli daerah yang sah serta diaudit.
Jadi pertanyaannya bukan boleh atau tidak, melainkan seberapa besar manfaatnya dibanding jika uang itu segera dibelanjakan.
Menghitung Imbal Hasil dari Bunga Deposito
Kita mulai dari skenario pertama, yaitu kas mengendap sebesar 3,9 triliun yang menghasilkan bunga.
bunga = 21 M per bulan = 252 M per tahun
Dari angka itu, imbal hasilnya bisa dihitung.
% return = 252 M ÷ 3,9 T × 100% = 6,5%
Jadi menyimpan 3,9 triliun dalam deposito memberi imbal hasil sekitar 6,5 persen per tahun bagi kas daerah.
Angka 6,5 persen terlihat aman, tetapi ada catatan penting. Negara maupun daerah sebenarnya tidak hidup dari bunga simpanan, melainkan dari pajak, aktivitas ekonomi, dan produktivitas rakyat. Ketika uang publik hanya diam di bank, ketiga sumber itu justru tidak ikut bergerak.
Baca Juga Utang Negara Indonesia Menuju Rp10.000 Triliun, Apakah Masih Aman?
Skenario Kedua, Uang Langsung Dibelanjakan ke Rakyat
Sekarang bayangkan 3,9 triliun tersebut langsung dipakai untuk proyek infrastruktur, misalnya membangun jalan, sekolah, dan puskesmas.
Uang itu mengalir ke kontraktor, lalu terbagi menjadi gaji pegawai dan pembelian bahan bangunan. Sejak tahap ini, uang publik sudah berpindah tangan ke masyarakat.
Efek Berganda yang Membuat Uang Berputar
Gaji para pekerja tidak berhenti di kantong mereka. Uang itu dibelanjakan untuk makan, transportasi, dan pakaian, lalu diterima petani, petugas SPBU, dan penjahit, yang kemudian membelanjakannya lagi.
Perputaran inilah yang disebut efek pengganda atau multiplier effect. Dasarnya adalah persamaan pendapatan nasional berikut.
Y = C + I + G + (X − M)
Karena konsumsi bergantung pada pendapatan setelah pajak dan impor bergantung pada pendapatan, bentuknya menjadi seperti ini.
Y = c(1 − t)Y + I + G + (X − mY)
Setelah suku yang mengandung Y dikumpulkan ke satu sisi, persamaannya berubah.
Y(1 − c(1 − t) + m) = I + G + X
Dari sini muncul sebuah pengali di depan, yang disebut angka pengganda atau k.
Y = 1 ÷ (1 − c(1 − t) + m) × (I + G + X)
Menghitung Angka Pengganda Indonesia
Berdasarkan data yang dipakai, kecenderungan konsumsi atau c bernilai 0,779, rasio pajak terhadap pendapatan atau t bernilai 0,118, dan rasio impor terhadap pendapatan atau m bernilai 0,209. Ketiganya menghasilkan angka berikut.
k = 1 ÷ (1 − 0,779(1 − 0,118) + 0,209) ≈ 1,939
Dengan angka pengganda tersebut, belanja sebesar 3,9 triliun berpotensi melipatgandakan output perekonomian.
3,9 T × 1,939 ≈ 7,59 T
Baca Juga World Bank Salah Hitung Ramal Ekonomi RI 4,7 Persen, Purbaya Sebut Berdosa
Uang yang Kembali sebagai Penerimaan Pajak
Output yang membesar ikut memperbesar basis pajak, sehingga sebagian uang kembali ke kas pemerintah.
ΔT = t × ΔY = 10% × 7,59 T ≈ 759 M per tahun
Bila dibandingkan dengan modal awal, imbal hasilnya menjadi sebagai berikut.
% return = 759 M ÷ 3,9 T × 100% = 19%
Hasilnya sekitar 19 persen, jauh lebih tinggi dibanding 6,5 persen dari bunga deposito.
Manfaat Jangka Panjang Jalan Sekolah dan Puskesmas
Selain imbal hasil berupa pajak, belanja infrastruktur meninggalkan manfaat yang bertahan lama, umumnya 10 sampai 30 tahun. Jalan yang baik menurunkan biaya logistik masyarakat.
Sekolah mencetak sumber daya manusia berkualitas sehingga produktivitas naik. Puskesmas menekan biaya kesehatan warga. Semua manfaat ini tidak muncul bila uang hanya mengendap di bank.
Membandingkan Dua Pilihan Kebijakan
Dengan modal yang sama sebesar 3,9 triliun, hasil keduanya berbeda jauh. Lewat deposito, imbal hasilnya 252 miliar atau 6,5 persen, tanpa lapangan kerja baru, dan dampak ekonominya hampir nol. Lewat belanja langsung ke rakyat, imbal hasilnya 759 miliar atau 19 persen, disertai puluhan ribu lapangan kerja, serta dampak yang nyata dan berjangka panjang.
kesimpulannya tugas pemerintah bukan mencari pendapatan dari bunga kas, melainkan memastikan uang publik dipakai pada kebijakan dengan multiplier ekonomi tinggi, sehingga output meningkat, basis pajak meningkat, lapangan kerja tercipta, dan roda ekonomi bergerak.
Jika penjelasan dari artikel di atas masih kurang mengerti YUKK tonton videonya di sini
