Penyebab Pertamax Naik Padahal Minyak Dunia Lagi Turun?
Penyebab pertamax naik – Mulai Rabu, 10 Juni 2026, Pertamina resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green 95.
Banyak yang bertanya: kenapa naik justru saat harga minyak dunia sedang turun, dan apa konsekuensinya bagi dompet masyarakat serta keuangan negara?
Rincian Harga Baru Hanya Pertamax dan Green 95 yang Naik
Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga melalui mekanisme evaluasi berkala. Berikut perbandingan harga untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara:
| Produk | Harga Lama | Harga Baru | Status |
|---|---|---|---|
| Pertamax (RON 92) | Rp12.300 | Rp16.250 | Naik (+32,1%) |
| Pertamax Green 95 (RON 95) | Rp12.900 | Rp17.000 | Naik (+31,8%) |
| Pertamax Turbo (RON 98) | Rp20.750 | Rp20.750 | Tetap |
| Dexlite (CN 51) | Rp23.000 | Rp23.000 | Tetap |
| Pertamina Dex (CN 53) | Rp24.800 | Rp24.800 | Tetap |
Lonjakan Pertamax mencapai +32,1% atau Rp3.950 per liter. BBM bersubsidi tidak terdampak: Pertalite tetap Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Baca Juga Pemadaman Listrik! PLN Kurang Batu Bara 20 Juta Ton Akibat DMO
Akar Masalah: RI Impor Separuh Lebih Kebutuhan BBM
Kenaikan ini tak lepas dari struktur energi nasional. Pada 2024, produksi minyak nasional hanya 212 juta barel, sementara konsumsi BBM dalam negeri mencapai 532 juta barel:
Selisih = 532 − 212 = ±320 juta barel yang harus ditutup lewat impor (resmi tercatat 313 juta barel).
Artinya, lebih dari separuh BBM yang dibakar di Indonesia berasal dari luar negeri.
Karena harganya ditentukan pasar global dan kurs dolar, harga BBM nonsubsidi sangat sensitif terhadap fluktuasi keduanya.
Dari Minyak Mentah Dunia ke Harga di SPBU
Harga minyak mentah acuan (Brent) sempat berada di US$102,91 per barel, dengan kurs ±Rp17.869 per dolar. Satu barel setara 159 liter, sehingga harga minyak mentah murni per liter:
Harga = (P_oil × Kurs) ÷ 159 = (102,91 × 17.869) ÷ 159 ≈ Rp11.562 per liter
Tapi angka ini baru bahan baku. Minyak mentah masih harus diolah lewat distilasi menjadi bensin, lalu ditambah biaya pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan margin sebelum sampai ke tangki kendaraan. Semua komponen inilah yang membuat harga jual jauh di atas harga minyak mentah.
Baca Juga Pemadaman Listrik dan Utang PLN 191 M Hari?
Rumus Resmi Pemerintah: Begini Harga BBM Dihitung
Acuan resminya adalah Kepmen ESDM No. 62.K/12/MEM/2020:
- Bensin di bawah RON 95 & Solar CN 48: MOPS atau Argus + Rp1.800/liter + Margin (10% dari harga dasar)
- Bensin RON 95, RON 98 & Solar CN 51: MOPS atau Argus + Rp2.000/liter + Margin (10% dari harga dasar)
Untuk Pertamax (RON 92), rumusnya:
Harga Dasar = (HIP + 1.800) × (1 + 10%)
HIP (Harga Indeks Pasar) mengacu pada MOPS (Mean of Platts Singapore), khususnya kontrak Singapore Mogas 92 Unleaded (Platts).
Masalahnya, angka HIP final ini tidak dipublikasikan penuh ke publik, sehingga harus diestimasi dari data futures.
Menghitung Harga Asli RON 92
Dari kuotasi futures Singapore Mogas 92 Unleaded (Platts), misalnya APR 2026 di kisaran 133,49, HIP diestimasi:
HIP ≈ (133,49 × 17.869) ÷ 159 ≈ Rp15.000 per liter
Masukkan ke rumus harga dasar, lalu tambahkan PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) 10%:
Harga Dasar = (15.000 + 1.800) × (1 + 10%) ≈ Rp18.471
- PBBKB 10% → ≈ Rp20.318 per liter
Inilah perkiraan “harga keekonomian asli” RON 92. Bandingkan dengan harga lama Rp12.300: ada jurang besar yang selama ini tidak dibebankan ke konsumen.
Subsidi Tersembunyi Siapa Menanggung Selisihnya?
Selisih antara harga keekonomian dan harga jual ditanggung oleh badan usaha (Pertamina, bp, Vivo):
Selisih = Harga Dasar − Harga Pasar = 20.318 − 12.300 = Rp8.018 per liter
Dengan konsumsi Pertamax sekitar 7 juta kiloliter per tahun (≈19.178 kl per hari), total beban yang ditanggung:
Beban = Rp8.018 × 19.178.000 liter ≈ Rp153,76 miliar per hari ≈ Rp4,6 triliun per bulan
Angka inilah yang menjelaskan urgensi penyesuaian: menahan harga terus-menerus membebani neraca badan usaha dan, ujungnya, fiskal negara.
Kenapa Harga Naik Padahal Minyak Dunia Sedang Turun?
Ini sering memicu kebingungan. Harga Brent spot sempat turun ke kisaran US$82,8 per barel, jauh di bawah rata-rata sebelumnya (±US$109).
Tapi harga BBM justru naik. Jawabannya ada di Kepmen No. 245 soal mekanisme penetapan harga:
- Perhitungan memakai rata-rata harga publikasi MOPS/Argus periode tanggal 25 (dua bulan sebelumnya) sampai tanggal 24 (satu bulan sebelumnya) untuk penetapan bulan berjalan.
- Dipilih MOPS atau Argus yang lebih rendah.
Karena memakai rata-rata harga dua bulan lalu saat minyak masih mahal, harga baru mencerminkan periode lampau, bukan harga hari ini.
Inilah efek lag yang membuat penurunan minyak dunia belum langsung terasa di SPBU.
Efek Domino: Inflasi vs Tekanan Fiskal
Kenaikan harga BBM nonsubsidi menempatkan pemerintah pada dilema dua sisi.
Sisi masyarakat (jika harga ditahan terlalu lama): ongkos kirim naik (walau tak sebesar dampak bila Pertalite yang naik).
BPS mencatat kenaikan BBM nonsubsidi mendorong inflasi transportasi 0,61% (mtm) pada Mei 2026, dengan andil inflasi 0,07%. Rantainya: harga-harga naik → gaji cenderung tetap → daya beli tergerus → inflasi impor → biaya bahan baku dan energi impor ikut naik (lingkaran berulang).
Sisi fiskal (jika harga terus disubsidi): ruang fiskal menyempit → defisit melebar → kepercayaan investor menurun → kurs rupiah melemah → harga barang impor (termasuk energi) makin mahal → balik lagi memicu inflasi impor.
Kedua jalur ini saling memperkuat lewat satu titik temu: nilai tukar rupiah.
Jebakan Substitusi ke Pertalite
Saat Pertamax melonjak ke Rp16.250, terbuka jurang harga dengan Pertalite:
Gap = 16.250 − 10.000 = Rp6.250 per liter
Secara ekonomi, sebagian konsumen Pertamax akan turun kelas ke Pertalite (kurva permintaan bergeser turun).
Tapi Pertalite punya batas harga (price ceiling) Rp10.000 yang di bawah harga keseimbangan, sehingga muncul excess demand: permintaan (Qd) melampaui pasokan (Qs).
Akibatnya kontraproduktif: beban subsidi Pertalite justru membengkak, berpotensi memicu antrean dan penyalahgunaan.
Tak heran pemerintah memperketat lewat QR Code MyPertamina untuk mencegah pembelian BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
Kesimpulan: Untung-Rugi Kenaikan Pertamax
Dampak negatif: inflasi transportasi dengan andil 0,07% terhadap inflasi umum, relatif kecil karena konsumen BBM nonsubsidi terbatas.
Dampak positif: penghematan fiskal/beban badan usaha ±Rp4,7 triliun per bulan.
Secara hitungan, kenaikan ini lebih banyak menyelamatkan keuangan negara ketimbang membebani inflasi nasional.
Namun risiko nyatanya adalah migrasi konsumen ke Pertalite bersubsidi.
Jika penjelasan dari artikel diatas belum mengerti YUKK tonton videonya disini yaa!!
