Luhut Sebut Bansos Nanti Bentuknya Uang Tunai Rp5,4 Juta per Orang!

Luhut Bansos Tunai Rp5,4 Juta per Orang

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa ke depan subsidi tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan langsung sebagai transfer tunai (direct cash transfer) kepada penerima manfaat.

Menurutnya, bila seluruh bantuan sosial dikumpulkan, rata-rata nilainya sekitar Rp5,4 juta per orang, dan penerimanya akan dikelompokkan menggunakan kecerdasan buatan (AI) lewat sistem Digital Single ID.

Juru bicara DEN Jodi Mahardi kemudian meluruskan bahwa angka Rp5,4 juta bukan program bantuan baru yang dibagikan merata ke setiap warga.

Angka itu hanya ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah ada.

Baca Juga Cairkan JHT Saat Pensiun Kena Pajak Rp12 Juta? Ini Aturan dan Hitungannya

Akar Masalah Subsidi Salah Sasaran dan Rumus Kebocoran

Dokumen prioritas pembangunan menyebut bahwa ketidaktepatan sasaran masih menjadi tantangan dalam penyaluran perlindungan sosial.

Ada dua jenis kesalahan inclusion error (orang mampu ikut menerima) dan exclusion error (orang miskin justru terlewat).

Upaya perbaikan dilakukan lewat data seperti DTKS, Regsosek, dan DTSEN, tetapi basis datanya masih perlu terus disempurnakan.

Untuk mengukur seberapa besar subsidi yang “bocor” ke kelompok yang tidak berhak, kita pakai rumus penjumlahan sederhana:

L(tot) = Σ (S_i × θ_i)

Keterangan:

  • L(tot) = total subsidi yang bocor ke kelompok mampu
  • S_i = anggaran subsidi untuk komoditas i
  • θ_i = persentase subsidi yang dinikmati kelompok mampu (desil 6 sampai 10)

Dengan rumus ini, kita bisa menghitung satu per satu komoditas mana saja yang subsidinya banyak dinikmati orang yang sebenarnya tidak membutuhkannya.

Anggaran Subsidi dan Kompensasi Energi APBN 2026: Rp381,3 Triliun

Berapa besar dana yang sedang kita bicarakan? Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan pagu subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, yang terdiri atas:

  • Subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT/Solar): Rp25,14 triliun
  • Subsidi LPG 3 kilogram: Rp80,26 triliun
  • Subsidi listrik: Rp104,64 triliun

Jika digabung dengan anggaran kompensasi energi, total alokasi subsidi dan kompensasi pada APBN 2026 mencapai Rp381,3 triliun. Strukturnya:

Rp381,3 triliun = Subsidi (Rp210,06 T) + Kompensasi (Rp171,2 T)

Angka kompensasi Rp171,2 triliun ini nanti kita pecah lagi ke pertalite dan listrik. Inilah dua “kantong” besar yang akan kita periksa tingkat kebocorannya.

Baca Juga Pemadaman Listrik! PLN Kurang Batu Bara 20 Juta Ton Akibat DMO

Kebocoran Subsidi Listrik Rp41,9 Triliun

Subsidi listrik tergolong paling terarah karena hanya menyasar rumah tangga dengan daya 900 VA ke bawah.

Rumah tangga desil 1 sampai 5 menikmati sekitar 60% subsidi listrik. Namun, masih ada bias ke rumah tangga mampu sebesar 40% yang perlu dikoreksi.

Maka kebocoran subsidi listrik ke kelompok mampu:

L = S × θ = Rp104,64 T × 40% = Rp41,9 triliun

Artinya, dari total subsidi listrik, sekitar Rp41,9 triliun justru dinikmati kelompok yang relatif mampu. Meski listrik adalah yang paling tepat sasaran, kebocorannya tetap tidak kecil.

Kebocoran Subsidi LPG Rp55,4 Triliun

Subsidi LPG jauh lebih bermasalah. Kelompok mampu (desil 6 sampai 10) menikmati 69% subsidi LPG, sementara yang miskin dan hampir miskin (desil 1 sampai 5) hanya menikmati 31%.

Penyebabnya, LPG 3 kilogram yang seharusnya barang subsidi justru diperdagangkan secara bebas, sehingga siapa pun bisa membelinya.

Maka kebocoran subsidi LPG:

L = S × θ = Rp80,26 T × 69% = Rp55,4 triliun

Inilah komoditas dengan kebocoran terbesar di kelompok subsidi. Lebih dari separuh dana subsidi LPG tidak sampai ke tangan yang paling membutuhkan.

Kebocoran Subsidi Solar dan Anggaran Kompensasi

Untuk solar, penikmat subsidi dari desil 6 sampai 10 mencapai 72%, sementara desil 5 ke bawah hanya 28%. Maka kebocoran subsidi solar:

L = S × θ = Rp25,14 T × 72% = Rp18,1 triliun

Dengan begitu, total kebocoran dari kelompok subsidi adalah:

L(subsidi) = Listrik + LPG + Solar = Rp41,9 T + Rp55,4 T + Rp18,1 T = Rp115,4 triliun

Sekarang kita pecah anggaran kompensasi (Rp171,2 triliun) ke pertalite (porsi 45,3%) dan listrik (porsi 54,7%):

  • Pertalite: S = Rp77,6 T, θ = 79% → L = Rp61,3 triliun
  • Listrik: S = Rp93,6 T, θ = 40% → L = Rp37,4 triliun

Penikmat kompensasi pertalite dari desil 6 sampai 10 sangat tinggi, yaitu 79%, sementara rumah tangga bawah hanya 21%.

Total Kebocoran ke Kelompok Mampu: Rp214,1 Triliun (56%)

Sekarang kita jumlahkan semuanya:

L(tot) = L(subsidi) + L(kompensasi)

L(tot) = Rp115,4 T + (Rp61,3 T + Rp37,4 T) = Rp214,1 triliun

Dibandingkan dengan total anggaran subsidi dan kompensasi:

Persentase = Rp214,1 T / Rp381,3 T ≈ 56%

Hasilnya mengejutkan: sekitar Rp214,1 triliun atau 56% dari seluruh anggaran subsidi dan kompensasi energi bocor ke kelompok mampu (desil 6 sampai 10).

Lebih dari separuh dana yang seharusnya melindungi rakyat miskin justru dinikmati mereka yang relatif berkecukupan.

Dari sinilah muncul gagasan solusi hentikan subsidi pada barang, lalu alihkan langsung ke penerima yang tepat.

Alihkan ke Bantuan Tunai yang Tepat Sasaran

Logika di balik usulan transfer tunai cukup masuk akal. Ketika subsidi menempel pada barang (BBM, listrik, LPG), siapa pun yang membeli barang itu ikut menikmati subsidi, termasuk orang kaya. Akibatnya kebocoran besar tak terhindarkan.

Selain itu, ada argumen bahwa utilitas atau manfaat setiap orang berbeda.

Memberi uang tunai langsung memberi keleluasaan bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak bagi mereka, alih-alih dipaksa dalam bentuk barang tertentu.

Harapannya: bantuan menjadi tepat sasaran.

Maka pertanyaan jika dana yang selama ini bocor itu diarahkan langsung ke yang berhak, apakah angka Rp5,4 juta per orang itu mungkin tercapai?

Berapa Penerima jika Difokuskan ke Desil 1 dan 2?

Mari kita uji dengan skenario paling fokus, yaitu mengarahkan dana ke kelompok paling miskin.

Luhut sendiri menyatakan bahwa bila semua bansos dikumpulkan dalam bentuk cash transfer, rata-rata nilainya sekitar Rp5,4 juta per orang, dan datanya akan dikelompokkan dengan AI.

Secara nasional, penduduk Indonesia yang termasuk Desil 1 adalah sekitar 10% dari total populasi atau sekitar 28,7 juta jiwa.

Desil 2 juga mencakup 10% berikutnya, yaitu sekitar 28,7 juta jiwa. Kedua desil ini adalah kelompok yang paling membutuhkan bantuan.

Dengan menggunakan dua kelompok ini sebagai sasaran utama, kita bisa menghitung berapa besar bantuan tunai per orang jika seluruh anggaran difokuskan kepada mereka.

Simulasi Bansos Rp381,3 Triliun untuk 57,4 Juta Orang

Jumlah sasaran dari dua desil termiskin:

Desil 1 + Desil 2 = 28,7 juta + 28,7 juta = 57,4 juta orang

Sekarang, andai seluruh anggaran subsidi dan kompensasi (Rp381,3 triliun) dialihkan menjadi bantuan tunai dan difokuskan kepada 57,4 juta orang tersebut:

Bansos Tunai = Rp381,3 triliun / 57,4 juta orang

Inilah inti pengujiannya. Jika hasil per orang lebih besar dari Rp5,4 juta, berarti klaim Luhut realistis. Jika lebih kecil, berarti angka itu terlalu optimistis. Mari kita lihat hasilnya di bagian akhir.

Hasilnya Rp550 Ribu per Bulan, dan Dua Hal yang Harus Diwaspadai

Hasil perhitungannya:

Bansos Tunai = Rp381,3 T / 57,4 juta = sekitar Rp6,65 juta/tahun

Atau sekitar Rp550 ribu per bulan per orang

Ternyata hasilnya Rp6,65 juta per tahun, bahkan lebih besar dari angka Rp5,4 juta yang disebut Luhut.

Artinya, secara matematika, angka Rp5,4 juta per orang itu realistis, bahkan masih ada ruang lebih, asalkan dananya benar-benar difokuskan ke kelompok yang paling membutuhkan.

Persoalan utamanya memang bukan kekurangan uang, melainkan ketepatan sasaran.

Meski begitu, ada dua hal penting yang harus diwaspadai sebelum kebijakan ini dijalankan:

  1. Keluarga miskin yang tidak terdata. Ini adalah risiko exclusion error. Jika basis data belum akurat, justru keluarga termiskin yang belum tercatat bisa tidak menerima bantuan sama sekali.
  2. Risiko inflasi saat subsidi barang dicabut. Ketika subsidi pada barang dihapus, harga barang cenderung naik. Kenaikan harga ini menekan daya beli masyarakat menengah yang tidak menerima bantuan tunai, sehingga berpotensi mendorong inflasi.

Jika penjelasan dari artikel di atas masih kurang paham YUKK tonton videonya disini

Similar Posts