Prabowo Mengesahkan LGBTQ sebagai Ancaman, Benarkah Populasi Kolaps?
Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan LGBTQ sebagai ancaman negara, lengkap dengan model game theory dan proyeksi kolaps populasi hingga puluhan juta jiwa.
Kabar soal peraturannya memang nyata, tetapi hitungan kolaps yang menyertainya tidak bertahan begitu setiap angkanya diperiksa.
Isi Perpres 111 Tahun 2025 yang sebenarnya
Klaim itu berpijak pada dokumen yang memang nyata. Melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara periode 2025 hingga 2029 yang ditandatangani pada 24 Oktober 2025
Pemerintah memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu contoh ancaman nonmiliter. Posisinya berada dalam satu daftar panjang bersama terorisme, separatisme, radikalisme, judi daring, dan penyalahgunaan narkotika.
Regulasi ini mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2019 yang membagi ancaman negara menjadi tiga kategori yaitu militer, nonmiliter, dan hibrida.
Model insentif politik lewat game theory
Catatan yang beredar memodelkan situasi ini sebagai permainan dua pemain. Pemain pertama adalah pemerintah dengan dua pilihan yaitu bersikap tegas atau bersikap netral. Pemain kedua adalah masyarakat dengan dua pilihan yaitu mendukung kebijakan atau menjadi oposisi.
Setiap kombinasi pilihan menghasilkan nilai bagi kedua pihak, yang disusun dari beberapa komponen yaitu baseline elektabilitas, benefit ketika bersikap tegas, biaya tekanan internasional, biaya akibat terlihat lemah saat netral, serta tingkat kepuasan masyarakat.
Perlu ditegaskan bahwa seluruh nilai payoff di sini bersifat ilustratif dan bukan hasil pengukuran resmi, sehingga modelnya berguna untuk membaca arah insentif, bukan untuk membuktikan benar atau salahnya sebuah kebijakan.
Kenapa posisi tegas menjadi strategi dominan
Dengan angka ilustratif tersebut, hasil permainannya bisa dibaca. Ketika masyarakat mendukung, pilihan tegas bernilai 6 sementara netral bernilai 3. Ketika masyarakat beroposisi, pilihan tegas bernilai negatif 2 sementara netral bernilai negatif 4. Pada kedua situasi, nilai tegas selalu lebih tinggi daripada netral, sehingga tegas menjadi strategi dominan bagi pemerintah.
Klaim laju reproduksi yang beredar
Bagian paling dramatis dari catatan itu memakai konsep laju reproduksi bersih, yaitu rerata jumlah kelahiran yang dihasilkan seorang perempuan sepanjang hidupnya setelah memperhitungkan peluang bertahan hidup di tiap kelompok usia. Nilainya dihitung dari sebuah tabel kehidupan ilustratif berikut.
| Usia | lx | mx | lx dikali mx |
|---|---|---|---|
| 15 sampai 25 tahun | 95% | 40% | 0,38 |
| 26 sampai 36 tahun | 90% | 100% | 0,90 |
| 37 sampai 47 tahun | 85% | 20% | 0,17 |
| Jumlah kolom kontribusi | 1,45 | ||
Penjumlahan kolom terakhir menghasilkan nilai laju reproduksi bersih.
Hitungan
R0 = 0,38 + 0,90 + 0,17 = 1,45
Sampai titik ini hitungannya wajar, dan nilai di atas 1 memang menandakan populasi yang secara alami masih tumbuh. Masalah muncul pada langkah berikutnya. Catatan itu mengandaikan 35% penduduk adalah kelompok LGBTQ. Karena porsi itu dianggap tidak menyumbang kelahiran, proporsi yang tersisa tinggal 0,65, sehingga laju reproduksi efektifnya menjadi seperti berikut.
Hitungan
Reff = 0,65 × 1,45 = 0,9425
Nilai 0,9425 berada di bawah 1, dan dari sinilah narasi kolaps populasi lahir. Catatan itu memproyeksikan penduduk turun dari 284 juta menjadi sekitar 238 juta dalam tiga generasi, lalu menyebut selisih sekitar 96 juta jiwa itu setara dengan hampir seluruh penduduk Jawa Barat.
Baca Juga Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Berapa sih Biayanya?
Angka 35 persen sebagai titik lemah klaim
Seluruh kesimpulan kolaps bergantung pada satu angka, yaitu asumsi 35% penduduk adalah LGBTQ, dan angka itu tidak memiliki dasar.
Estimasi Kementerian Kesehatan tahun 2022 mencatat sekitar 1,09 juta orang atau 0,44% populasi masuk kategori ini, itu pun sebagai basis intervensi kesehatan, bukan sensus. Angka lain yang sering dikutip sebesar 3% pun sebenarnya bermasalah karena Tempo dan sejumlah lembaga cek fakta menegaskan klaim sumber CIA di baliknya adalah hoaks.
Bahkan di negara paling terbuka sekalipun, catatan World Population Review menempatkan proporsi tertinggi di kisaran 14%, dan Indonesia tidak masuk daftar itu.
Yang membuat asumsi 35% terasa dipaksakan adalah letak ambang batasnya. Dengan laju reproduksi 1,45, populasi baru bisa turun jika proporsi yang berkontribusi jatuh di bawah nilai berikut.
Hitungan
1 ÷ 1,45 ≈ 0,69
Artinya proporsi yang berkontribusi harus turun di bawah 0,69 agar hasilnya menembus angka 1, dan itu baru terjadi bila proporsi LGBTQ melampaui sekitar 31%. Angka 35% pada catatan duduk tepat di atas garis tersebut, sementara semua estimasi nyata berada jauh di bawahnya. Bila dipakai angka realistis, hasilnya berbalik.
Hitungan
Reff = 0,97 × 1,45 ≈ 1,41
Dengan asumsi 3% saja, laju reproduksi efektif kembali ke 1,41 dan populasi tetap tumbuh. Bahkan bila dipaksakan memakai proporsi tertinggi di dunia sebesar 14%, hasilnya tetap berada di atas 1.
Hitungan
Reff = 0,86 × 1,45 ≈ 1,25
Semua angka ini bersifat ilustratif untuk memperlihatkan sensitivitas model, bukan prediksi resmi. Kesimpulannya jelas, kolaps hanya muncul karena 35% memang dipilih agar hasilnya jatuh di bawah 1.
Kekeliruan model secara demografi
Persoalan berikutnya lebih mendasar daripada sekadar salah angka. Rumus yang dipakai mengalikan laju reproduksi dengan sisa proporsi setelah kelompok LGBTQ dianggap menyumbang nol kelahiran.
Asumsi itu keliru karena banyak individu LGBTQ tetap memiliki anak lewat beragam jalur, dan orientasi seksual bukanlah pengurang angka kelahiran yang bekerja satu banding satu.
Agar pembahasan artikel di atas bisa lebih YUKK tonton videonya di sini
